Wah…sekarang uda di bulan mei ya??apa sich yg identik di bulan mei sendiri???mungkin sebagian bilang “ada paan sich di bulan mei??” ada juga yang bilang “hari ulang tahun siapa gtu…”, tampaknya mulai pda lupa kali yaa,,,di bulan mei itu ada peristiwa bersejarah di Indonesia, ada yang tau?YAK BETUL,yakni REFORMASI!!Dimana para mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR dan melakukan penurunan pemimpin orde baru yakni pak harto.
Kita kembali ke jaman ini(mang tdi kejaman mana dulu gtu?heheh) berarti uda 11 tahun reformasi bergulir ya?bener g sich 11 tahun?uda iya aj deh…hehehe..jika kita lihat kondisi real sekarang seperti apa ya?apa bisa disebut reformasi sudah berjalan seperti bagaimana mestinya?apa ada yang salah dengan reformasi yang didengung-dengung kan di11 tahun yang lalu??
Saya pernah berbicara hal ini ke salah satu teman saya ,dia berbicara seperti ini “Ah dulu sich reformasi nya hanya nurunin orang yang berdiri disinggah sanah orba,coba mereformasi juga sistem pemerintahan yang ada!”, mendengar seperti ini saya hanya bisa tersenyum penuh arti (maksud nya senyum bego!!!g ngerti apa2…heheh),,sebenarnya apa kah memang seperti itu ya??saya sich g mau ambil pusing mau di mana nya kek yang di reformasi atau mau diubah, saya cuma berpikir, kenapa sich g mulai dari diri sendiri di reformasikan menjadi lebih peka terhadap lingkungan, saling tolong menolong, yang pada inti nya seperti hadis, bahwa sebaik2nya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain(bener g ya tulisannya ky gtu?yg pntg intinya nangkep yak?heheh)
Selama menulis tulisan ini, saya sambil googling n mendapat artikel yang cukup menarik,artikel nya seperti berikut :
Tragedi Mei dan Perilaku Pascadeklarasi Reformasi
Tidak terasa 10 tahun hampir berlalu setelah reformasi dideklarasikan oleh para pemimpin reformasi yang terdiri atas
Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, Amien Rais, dan Hamengku Buwono X di Ciganjur pascajatuhnya
pemerintahan Orba di bawah Jenderal Soeharto pada tahun 1998, setelah Gedung DPR/MPR diduduki ribuan mahasiswa
dan sejumlah menteri kabinet mengundurkan diri.
Janji waktu itu adalah demokrasi dan pemerintahan yang bersih bebas KKN, militer harus profesional dan Dwifungsi ABRI
akan ditinggalkan, tidak ada lagi badan ekstra yudisial, konglomerasi dihapuskan, ekonomi kerakyatan, penghormatan
atas hak asasi manusia, pers bebas dan segala janji yang penuh harapan. Namun, ternyata di dalam perjalanannya
janji-janji itu sulit dilaksanakan karena faktor budaya politik, hukum, sosial, dan ekonomi feodal yang telanjur melekat lebih
dari empat dekade masa Orba.
Korupsi tetap merajalela, malahan dalam bentuk yang lebih merata, meluas, canggih, dan tidak tahu malu. Memang tidak
ada lagi Dwifungsi ABRI, badan ekstra yudisial, pers lebih bebas, konstitusi bisa diamandemen, tetapi semua itu belum
dapat menyejahterakan rakyat. Rakyat tetap miskin, malahan semakin miskin karena daya beli jauh menurun. Pemimpin
politik terus berkelahi seolah-olah semua yang ditinggalkan Orba menjadi rebutan dan budaya mau menang sendiri terus
merajalela.
Sungguh menyedihkan harapan rakyat akan demokrasi dan kesejahteraan tak terpenuhi. Cita-cita negara kesejahteraan
(welfare state) berdasarkan hukum semakin kabur. Korupsi terus dibicarakan, diperdebatkan, dan ada keengganan dari
para penegak hukum memberantas korupsi karena keterlibatannya dalam korupsi pada masa lalu. Penunjukan KPK pun
terus diperdebatkan, ada sikap separuh hati dalam agenda memberantas korupsi.
Yang paling mencengangkan dan mengkhawatirkan adalah kembalinya konglomerasi yang menjadi sebab ketidakadilan
selama pemerintahan Orba. Para tokoh Orba kembali ke pentas kekuasaan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun
yudikatif. Para pengusaha teras kembali mentas dan seolah-olah tidak punya dosa, menguasai yang berkuasa dengan
uang dan pengaruhnya persis seperti zaman Soeharto dengan ersatz capitalism- nya. Suap, sogok, kolusi, penyediaan
fasilitas dipraktikkan bagi pejabat negara, dan janji-janji duniawi disebarluaskan.
Yang paling celaka adalah sebagian besar dari mereka adalah etnis Tionghoa yang selama pemerintahan Orba
diciptakan sebagai economic animal yang rakus, egois, anasionalis. Padahal, ratusan konglomerat ini telah menjadi sapi
perahan para pejabat yang berkuasa. Ironisnya, etnis Tionghoa secara keseluruhan telanjur dijadikan warga negara kelas
dua dan segala atribut negatif lainnya agar bisa dijadikan target kebencian, huru-hara, dan gejolak sosial.
Bisa terulang lagi
Mungkin kita sudah lupa betapa penderitaan kaum reformis, mahasiswa, aktivis LSM, dan pejuang hak asasi manusia
yang berkorban, termasuk nyawanya, untuk menumbangkan rezim otoriter. Apakah tragedi Mei akan terulang lagi? Tentu
bisa saja terjadi kalau kita terjebak dalam eforia semu, kebebasan bicara yang kebablasan, pameran kekayaan yang
berlebihan yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum tanpa tenggang rasa di tengah kemiskinan rakyat. Misalnya
ada pernikahan anak konglomerat dengan ribuan undangan di Singapura merayakan Imlek secara berlebihan di tengah
penderitaan dan kemiskinan sebagian besar rakyat yang masih prihatin kehidupannya, para pemimpin politik terus
berkelahi, agenda pemberantasan korupsi gagal, dan harga kebutuhan pokok melonjak yang menyengsarakan rakyat.
Kalau itu semua berlanjut, tidak mustahil gejolak sosial terus berlanjut dan kejadian tragedi semacam Mei 1998 akan
terulang kembali dan mungkin dalam bentuk lain dan lebih masif. Semoga para pemimpin Indonesia menyadari itu
semua dan orang- orang berduit agar hidup prihatin dan tidak memamerkan kekayaannya di tengah kemiskinan dan
penderitaan rakyat.
Frans H Winarta Advokat di Jakarta dan Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)
sumber: www.kompas.com
semoga bisa sebagai bacaan yang bermanfaat…^^
CINTA,,,
Pengunjung Komentar?